Oleh Muhamad Zen
—
SAYA tidak sedang ingin menyindir siapa-siapa. Tapi menjelang Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang 2025 ini, rasanya mustahil untuk tidak tergelitik menyaksikan pertunjukan politik yang semakin mirip opera sabun. Penuh drama, penuh kejutan, dan kadang membingungkan antara siapa tokoh utama dan siapa figuran.
Sudah menjadi rahasia umum, setiap musim Pilkada, ada saja politisi yang mendadak ganti baju, ganti panggung, bahkan ganti naskah. Hari ini loyal ke Partai Mawar, besok sudah berfoto mesra di baliho Partai Melati. Publik menyebut mereka, dengan istilah yang sebenarnya terlalu kasar namun sayangnya terlalu relevan: Lonte Politik. Bukan karena profesi biologis, tapi karena cara mereka memperlakukan prinsip dan loyalitas seperti barang dagangan. Siapa yang bisa kasih tiket, di sanalah mereka tidur.
Di kota kecil seperti Pangkalpinang, pergantian “kendaraan politik” itu sangat terasa. Kita semua tahu siapa yang dulu duduk di partai mana, siapa yang dulu membela siapa. Tapi begitu mendekati Pilkada, semua seperti lupa sejarah. Partai politik yang seharusnya menjadi rumah ideologis kini berubah fungsi seperti hotel kapsul—cukup bawa tas isi, dapat kamar dan rekomendasi.
Lihat saja bagaimana PDI-P, yang dulu begitu tegak mengusung Maulana Aklil (Molen), kini justru mengalihkan dukungan ke nama baru: Prof. Udin berpasangan dengan Dessy, anggota DPRD muda hasil Pileg 2024. Sementara Udin sendiri belum lama ini dilaporkan ke Kejati karena dugaan penyalahgunaan dana BUMD saat menjabat sebagai direktur. Dan Dessy, meski baru seumur jagung di panggung politik, langsung didaulat menjadi calon wakil wali kota.
Lalu ke mana Molen? Setelah “turun dari gerbong merah”, ia segera menumpang ke kereta lain. Kali ini Gerindra jadi lokomotif barunya. Pasangannya, Zeky Yamani, adalah anggota DPRD Provinsi dari Dapil Pangkalpinang, sekaligus kader Demokrat. Dengan pindahnya molen dirumah baru ini seolah menjadi isyarat keras: politik tak pernah benar-benar tentang kalah atau menang, tapi tentang siapa yang masih punya peta dan bensin, tak lagi diterima di tempat lalu ada rumah baru yang menawarkan harapan, kenapa tidak?
Tak lupa, Erzaldi Rosman, Ketua Gerindra Babel yang dulu kalah di Pilgub melawan Gubernur terpilih Hidayat Arsani, terlihat terang-terangan memberikan dukungan kepada Molen–Zeky. Sebuah manuver yang seakan ingin membantah pernyataan Gubernur Dayat, yang sempat menyindir, “Yang kalah lawan kotak kosong, tahu dirilah, masa lawan angin saja tumbang?” Tapi seperti kata orang: dalam politik, tidak ada sindiran yang tak bisa dibalas dengan baliho.
Lalu muncul pula nama Basit Cinda, politisi muda yang kini berteduh dalam rindangnya pohon beringin bersama Ustadz Dede. Sebelumnya meski belum mengantongi SK resmi, Basit sudah memasang baliho dengan logo Gerindra dan wajah Presiden Prabowo, mengisyaratkan dukungan dari partai berlambang garuda. Sebuah langkah berani—atau nekat—yang menunjukkan bahwa dalam politik, percaya diri seringkali lebih penting daripada kepastian. Tapi begitulah dunia politik: kadang kita perlu tampil yakin dulu, baru urusan belakang disesuaikan. Meski begitu, langkah ini tak pelak memicu reaksi di internal partai—kader-kader setempat bertanya-tanya, mengapa rumah sendiri terasa seperti tempat singgah bagi tamu yang baru datang?
Itulah kereta politik kita hari ini—penuh penumpang gelap. Ada yang naik tanpa tiket, ada yang duduk di kursi yang bukan haknya, dan ada pula yang dilempar keluar karena tak cukup menyenangkan pemilik lokomotif. Kader-kader yang sudah lama berjuang, gotong royong, door to door, kini hanya bisa melihat dari luar jendela kereta, sementara penumpang baru duduk nyaman di gerbong depan.
Tentu tidak semua politisi seperti itu. Ada yang memang benar-benar merasa dikhianati oleh partainya sendiri.
Ada pula yang memilih jalan independen, bukan karena tidak laku, tapi karena muak. Jalur independen yang kini muncul membawa harapan baru—harapannya bukan hanya untuk menang, tapi untuk memperbaiki cara kita berpolitik. Sebab Pangkalpinang belum pernah punya wali kota dari jalur non-partai. Jika itu terjadi, maka ini bukan sekadar kemenangan, tapi sebuah sejarah.
Dan jangan lupa, rakyat Pangkalpinang sudah pernah membuktikan kekuatannya. Tahun lalu, mereka memilih Kotak Kosong, dan menang telak. Itu bukan semata bentuk penolakan, tapi pernyataan: rakyat tidak bisa dibeli. Kini, pernyataan itu perlu diperkuat. Di bilik suara, kita semua punya palu. Pertanyaannya, mau kita pakai untuk mengetuk perubahan, atau kita diam dan membiarkan lonte politik keliling kota lagi?
Seperti yang selalu dikatakan kawan saya di warung kopi belakang kantor KPU:
“Lonte politik boleh keliling kota, tapi pelanggan terakhir tetap kita.”
Kalau kita diam, mereka akan terus menjual harga diri politik di depan mata kita sendiri.
Tulisan ini adalah pandangan ilmiah dari seorang alumni Universitas Gunung Maras, Fakultas Ilmu Politik Perkeliruan. Jangan dijadikan referensi ilmiah, karena ini murni tafsir spiritual dari puncak Gunung Maras, yang dibumbui kopi pahit ala Warkop Akew. Percaya boleh, nggak percaya nggak boleh. Sebab yang harus kita percaya hanyalah Tuhan semesta alam.
Tentang Penulis:
Muhamad Zen adalah seorang wartawan dan kini aktif sebagai pengamat politik daerah. Ia dikenal dengan gaya tulisan yang satir, tajam, dan berpijak pada kenyataan sosial. Di sela kesibukannya, Zen sesekali Ia naik ke Gunung Maras untuk menulis opini dari ketinggian—karena menurutnya, dari atas gunung, dunia politik tampak lebih jujur: kecil, rapuh, dan selalu ingin naik kendaraan yang salah.
Salam sadar politik dari Pangkalpinang, kota kecil dengan harga diri besar.
———————–
Catatan Redaksi:
Isi narasi opini ini sepenuhnya tanggung jawab penulis. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan atas penyajian artikel ini, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita sanggahan/koreksi kepada redaksi kami, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Sanggahan dapat dikirimkan melalui email atau nomor WhatsApp redaksi seperti tertera pada box Redaksi.
