Oleh: Muhamad Zen
Wartawan dan Pemerhati Kebijakan Publik
Alumni Universitas Gunung Maras
Dua daerah di Bangka Belitung menghadapi tekanan fiskal yang sama, namun memilih arah kebijakan berbeda. Dari sinilah perbandingan publik bermula
DI Bangka Belitung, ruang publik belakangan ini ramai oleh satu topik yang sebenarnya sederhana, tapi rasanya tak sesederhana itu: Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Dua daerah berbicara soal hal yang sama, namun dengan nada cerita yang berbeda.
Di Pangkalpinang, ceritanya dibuka dengan kabar pemotongan TPP ASN sebesar 20 persen mulai Januari 2026. Alasannya terdengar resmi, rapi, dan mudah dipahami: transfer dana pusat berkurang, kemampuan fiskal tertekan, belanja daerah harus disesuaikan. Pemotongan berlaku menyeluruh, tanpa pengecualian. Pemerintah kota menyebut kebijakan ini sebagai langkah efisiensi dan bersifat sementara.
Tidak ada yang keliru dari penjelasan itu. Angkanya jelas, kajiannya disebut ada, dan prosedurnya ditempuh.
Namun publik hidup bukan hanya dari angka. Publik juga hidup dari perbandingan.
Sebab di sisi lain Pulau Bangka, tepatnya di Bangka Barat, ceritanya justru mengambil alur berbeda. Tahun 2026 dibuka dengan kabar kenaikan TPP ASN sekitar 15 persen. Padahal daerah ini pun bukan tanpa riwayat kesulitan fiskal. Tahun sebelumnya mereka sempat menyesuaikan TPP karena APBD harus memprioritaskan pembayaran utang. Tapi setelah dihitung ulang, ditata kembali, dan menunggu rekomendasi pemerintah pusat, mereka memilih menaikkan.
Dua daerah. Satu provinsi. Sama-sama pernah sesak. Tapi ujung ceritanya tak serupa.
Di titik ini, publik mulai bertanya dengan nada sederhana tapi cukup menusuk:
apakah setiap krisis fiskal memang harus selalu berakhir pada pemotongan, atau sebenarnya ada pilihan lain yang menuntut keberanian lebih?
Pemkot Pangkalpinang tentu berhak menyebut kebijakan pemotongan ini sebagai keputusan rasional. Tidak ada yang menampik bahwa pengurangan dana transfer hingga ratusan miliar rupiah adalah pukulan serius. Namun masyarakat juga punya hak yang sama sahnya untuk membandingkan, karena Bangka Barat pun tidak hidup di negeri dongeng anggaran.
Di sinilah sindiran halus itu muncul, dengan senyum kecil yang getir. Ironisnya, di satu daerah yang dipimpin sosok bergelar akademik tinggi, TPP justru dipotong. Sementara di daerah lain, yang pemimpinnya tidak bergelar profesor, TPP malah dinaikkan.
Tentu ini bukan soal gelar. Publik paham itu. Tapi humor kecil ini lahir dengan sendirinya di warung kopi:
rupanya, gelar panjang tidak selalu membuat kebijakan terasa lebih ringan di kantong ASN.
ASN sendiri bukan sekadar angka di tabel APBD. Mereka adalah orang-orang yang tetap diminta bekerja optimal, menjaga ritme pelayanan publik, dan menjalankan birokrasi sehari-hari bahkan ketika penghasilannya dipangkas. Maka pertanyaan berikutnya pun terasa wajar:
apakah efisiensi selalu dimulai dari ASN, dan sering kali berhenti di sana?
Pemerintah Kota Pangkalpinang menyebut pemotongan ini bersifat sementara. Namun pengalaman kebijakan publik sering mengajarkan satu hal yang pahit tapi nyata:
yang sementara kerap berubah menjadi kebiasaan, lalu dianggap normal.
Sementara Bangka Barat memberi gambaran lain bahwa penataan fiskal tidak harus selalu identik dengan mengurangi hak. Ia bisa dimulai dari pembenahan struktur belanja, pengendalian kebocoran, dan keberanian memastikan belanja publik tetap prioritas tanpa sepenuhnya mengorbankan kesejahteraan aparatur.
Tulisan ini bukan untuk menghakimi. Juga bukan untuk mengadu daerah. Ini sekadar catatan kecil, disampaikan dengan nada bercerita, bahwa kebijakan fiskal bukan hanya soal angka dan tabel, tapi juga soal rasa keadilan dan keberanian memilih jalan.
Karena pada akhirnya, publik mungkin lupa detail persentase. Tapi mereka akan mengingat sikap.
Dan ASN akan mencatat, daerah mana yang saat krisis hanya meminta mereka memahami keadaan, dan daerah mana yang berusaha ikut memikul beban bersama.
Karena pada akhirnya, krisis bukan soal siapa yang paling pintar menjelaskannya, melainkan siapa yang berani memikul bebannya bersama.
_____________________
Catatan Redaksi:
Isi narasi opini ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan atas penyajian artikel ini, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita sanggahan/koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Sanggahan dapat dikirimkan melalui email atau nomor whatsapp Redaksi sebagaimana yang tertera pada box Redaksi.
Komentar