JAKARTA | Titahnusa.com – GELOMBANG pengungkapan kasus korupsi yang terus bermunculan di berbagai daerah hingga tingkat nasional memunculkan keprihatinan mendalam dari berbagai kalangan. Nilai kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah, banyaknya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi, hingga temuan aset berupa emas dalam jumlah fantastis dinilai menjadi gambaran masih mengakarnya praktik korupsi di Indonesia.
Di tengah kondisi ekonomi yang masih dibayangi ketidakpastian akibat dinamika global, situasi tersebut dinilai dapat menjadi ancaman serius bagi stabilitas bangsa. Bukan hanya menggerus keuangan negara, tetapi juga berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi penegak hukum.
Praktisi hukum, Dr. Tjandras Setiadji atau yang akrab disapa Andy Chandra, menyatakan kondisi tersebut harus menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap aparatur pemerintahan.
Menurut Andy, publik saat ini menaruh harapan besar kepada Presiden Prabowo yang selama ini dikenal memiliki komitmen kuat dalam memberantas korupsi serta menutup berbagai celah kebocoran anggaran negara.
“Presiden Prabowo dipercaya masyarakat sebagai sosok yang memiliki integritas dan keberanian untuk melakukan bersih-bersih terhadap pejabat negara yang menyalahgunakan kewenangannya. Momentum ini jangan disia-siakan,” ujar Andy.
Presiden SIRI itu mengingatkan, apabila upaya pemberantasan korupsi tidak dijalankan secara serius oleh seluruh jajaran pemerintahan, maka kepercayaan publik terhadap negara akan terus menurun.
“Bapak Presiden sudah menunjukkan komitmennya. Namun jika para pembantu dan pejabat di sekeliling beliau tidak memiliki semangat yang sama, maka jangan salahkan jika masyarakat kehilangan kepercayaan. Harapan saya, para pejabat di sekitar Presiden jangan main-main,” tegasnya.
Andy menilai penegakan hukum yang adil, konsisten, dan tanpa pandang bulu merupakan fondasi utama bagi keberhasilan pemerintahan Prabowo. Ia berharap praktik kebocoran anggaran yang selama ini terus berulang dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya dapat benar-benar dihentikan.
“Jangan lagi mengulangi praktik kebocoran anggaran dari rezim ke rezim. Negara membutuhkan pemerintahan yang bersih agar seluruh program pembangunan dapat berjalan maksimal,” katanya.
Selain pemberantasan korupsi, Andy juga mengapresiasi langkah pemerintah yang mulai memperkuat sektor ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan petani dan nelayan. Menurutnya, program swasembada pangan, peningkatan produksi pertanian, hingga optimalisasi sektor perikanan merupakan kebijakan yang harus didukung seluruh elemen bangsa.
Ia menilai, jika tata kelola pemerintahan berjalan bersih dan bebas dari korupsi, maka manfaat pembangunan akan lebih cepat dirasakan masyarakat.
“Petani dan nelayan kini memiliki harapan baru untuk menjadi bagian dari pembangunan ekonomi nasional. Mereka bukan sekadar objek kebijakan, tetapi mitra strategis dalam membangun ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Sebagai Penasehat IMO Indonesia, Andy optimistis Indonesia memiliki peluang besar menjadi negara yang kuat apabila reformasi birokrasi, penegakan hukum, dan pembangunan ekonomi kerakyatan berjalan secara beriringan.
“Kalau pemerintah bersih, rakyat akan semakin semangat bekerja dan berkontribusi. Pemerintahan yang bersih akan melahirkan rakyat yang optimistis, produktif, dan siap bersama-sama membangun Indonesia yang lebih maju,” pungkasnya. (*)
Komentar