Opini oleh Muhamad Zen
PILKADA ulang Kota Pangkalpinang 2025 seakan membuka kitab lama yang isinya sudah usang: politik uang kembali menjadi ayat paling laris. Janji pembangunan yang panjang tak pernah semanis amplop yang singkat. Di banyak sudut kota, selembar uang ratusan ribu rupiah terasa lebih berharga ketimbang rencana lima tahun ke depan.
Yang membuat miris, sebagian tokoh agama dan tokoh masyarakat yang mestinya menjadi penjaga akhlak justru lebih memilih menjadi penjaga keheningan. Diam mereka terdengar seperti doa yang salah alamat: doa yang justru memberi restu pada suburnya praktik jual beli suara. Dalam kebisuan itu, politik uang mendapat legitimasi moral yang tak pernah diucapkan, tetapi terasa nyata.
Lebih ironis lagi, ada sosok yang dikenal dari panggung keagamaan ikut terseret dalam pusaran yang sama. Ketika jargon religius berjalan seiring dengan aroma transaksional, publik hanya bisa bertanya: apakah uang kini lebih fasih berkhotbah daripada para tokoh itu sendiri? Agama dijadikan jubah, tetapi di baliknya terjahit amplop-amplop tanpa label halal ataupun haram.
Hari ini, Pangkalpinang seperti kehilangan kompas moral. Suara tokoh yang dulu ditunggu masyarakat kini tenggelam oleh suara lembaran rupiah yang lebih nyaring. Dakwah dan petuah tak lagi menancap, sebab publik sudah melihat jurang lebar antara kata dan laku. Tokoh yang dulunya dihormati kini hanya sekadar dilihat, bukan lagi didengar.
Kondisi ini jelas berbahaya. Biaya politik yang kian membengkak hanya akan melahirkan pemimpin yang sibuk menghitung modal, bukan membangun kota. Demokrasi akhirnya berubah menjadi pasar: suara ditimbang dengan timbangan rupiah, bukan dengan timbangan akal sehat.
Sudah saatnya ada keberanian untuk membalik keadaan. Dana kampanye harus diawasi, publik harus diedukasi, dan yang terpenting: para tokoh agama serta tokoh masyarakat harus kembali ke panggung sejatinya. Mereka mesti lantang bersuara, bukan sekadar berbisik di ruang privat. Sebab jika terus diam, mereka pun ikut menanggung beban moral atas kerusakan demokrasi yang kini berlangsung di depan mata.
Pilkada ulang ini bukan sekadar pemilihan wali kota, melainkan ujian moral kolektif. Bila suara uang terus lebih didengar daripada suara nurani, Pangkalpinang akan terus berputar di lingkaran yang sama: memilih, terjebak, lalu kecewa.
Tentang Penulis
Muhamad Zen — Alumni Fakultas Ilmu Politik Perkeliruan UGM (Universitas Gunung Maras), sebuah kampus yang tak tercatat di Dikti tapi tercatat di hati para alumninya. Zen lebih suka disebut “keliru” daripada sok terlihat benar tapi sejatinya keliru. Ia adalah wartawan keliru yang hobi menulis hal-hal keliru dengan gayanya sendiri, kadang membuat yang nyaman jadi gelisah, dan yang gelisah jadi susah tidur. Prinsipnya sederhana: bila tulisannya banyak membuat orang tidak suka, itu tandanya ia masih wartawan, bukan warta bayaran.
———————–
Catatan Redaksi:
Isi narasi opini ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan atas penyajian artikel ini, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita sanggahan/koreksi kepada redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Sanggahan dapat dikirimkan melalui email atau nomor WhatsApp redaksi sebagaimana tertera pada box Redaksi.
