PANGKALPINANG | Titahnusa.com — DUGAAN praktik remote control crime atau pengendalian kejahatan dari dalam penjara kembali menyeret perhatian publik terhadap kondisi pengawasan di Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, Selindung. Fenomena ini dinilai bukan lagi insidental, melainkan indikasi serius lemahnya sistem pengendalian internal lembaga pemasyarakatan.
Ketua Aliansi Masyarakat Terzolimi (AlMASTER) Bangka Belitung, Muhamad Zen, menegaskan bahwa berulangnya isu peredaran narkotika yang dikendalikan dari dalam lapas menunjukkan adanya kegagalan pengawasan yang bersifat sistemik.
“Kalau ini terus berulang, maka yang patut dipertanyakan bukan hanya pelaku, tetapi sistemnya. Ini bukan lagi kebocoran biasa, tapi indikasi kegagalan serius dalam pengawasan,” tegas Zen, Selasa (28/4/2026).
Menurutnya, berbagai pemberitaan di media—khususnya media online—kerap menampilkan bukti percakapan antara warga binaan dengan pihak luar. Hal ini memperkuat dugaan bahwa akses terhadap alat komunikasi ilegal di dalam lapas masih sangat bebas.
“Bukti-bukti komunikasi itu bukan sekali dua kali muncul. Ini menjadi konsumsi publik. Artinya apa? Pengawasan terhadap alat komunikasi di dalam lapas patut diduga sangat lemah,” ujarnya.
Zen bahkan menilai kondisi tersebut tidak lepas dari dugaan buruknya integritas oknum petugas lapas.
“Kalau handphone bisa bebas digunakan di dalam lapas, sangat sulit mengatakan ini murni kelalaian. Ada dugaan kuat faktor mental oknum petugas yang bermasalah,” katanya.
Ia juga menyoroti sejumlah kasus penangkapan oleh aparat kepolisian yang kerap terhubung dengan jaringan narapidana di dalam lapas. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa lapas justru berpotensi menjadi bagian dari rantai peredaran narkotika.
Sebagai langkah konkret, AlMASTER Babel menyatakan akan segera melayangkan surat resmi kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia di Jakarta, guna meminta tim pusat turun langsung melakukan investigasi menyeluruh di Lapas Narkotika Pangkalpinang.
“Kami akan bersurat resmi agar Kementerian turun langsung. Ini tidak bisa ditangani secara internal semata. Harus ada investigasi independen dan menyeluruh,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris AlMASTER Bangka Belitung, Tommy Chandra, menambahkan bahwa persoalan ini sudah terlalu lama menjadi isu berulang tanpa penyelesaian yang jelas.
“Ini bukan lagi sekadar dugaan biasa, tapi sudah menjadi pola. Hampir setiap kali ada pengungkapan kasus narkotika, benang merahnya kerap mengarah ke komunikasi dari dalam lapas. Ini harus dibongkar secara serius dan terbuka,” ujar Tommy.
Ia juga menekankan bahwa lemahnya pengawasan terhadap peredaran alat komunikasi ilegal menjadi pintu utama terjadinya kejahatan yang dikendalikan dari dalam.
“Kalau akses handphone bisa masuk dan digunakan secara bebas, maka fungsi pengamanan di dalam lapas patut dipertanyakan. Ini menunjukkan ada celah besar, baik secara sistem maupun pengawasan di lapangan,” tambahnya.
Lebih jauh, Tommy mendukung penuh langkah evaluasi menyeluruh terhadap jajaran petugas di Lapas Narkotika Pangkalpinang.
“Perlu ada langkah tegas, termasuk rotasi atau mutasi petugas secara menyeluruh. Jangan sampai ada pembiaran yang akhirnya merusak integritas institusi,” tegasnya.
Zen sebelumnya juga mendorong dilakukannya reformasi total di tubuh Lapas Narkotika Pangkalpinang.
“Mulai dari Kepala Lapas, KPLP, hingga petugas perlu dievaluasi total. Bahkan jika perlu dilakukan mutasi menyeluruh. Kalau terlalu lama bertugas di satu tempat, potensi ‘bermain’ itu sangat besar,” katanya.
Menurut AlMASTER, tanpa langkah tegas dan korektif yang bersifat struktural, persoalan serupa hanya akan terus berulang dan menjadi rutinitas pemberitaan tanpa solusi nyata.
“Kalau ini dibiarkan, yang runtuh bukan hanya sistem pemasyarakatan, tapi juga kepercayaan publik terhadap negara,” pungkas Zen.
Hingga berita ini ditayangkan, upaya konfirmasi kepada pihak Lapas Narkotika Pangkalpinang masih terus dilakukan. @red
Komentar