Oleh: Muhamad Zen
Wartawan dan Pemerhati Kebijakan Publik Bangka Belitung
KONDISI fiskal Pemerintah Kota Pangkalpinang yang kini berada dalam status “alarm waspada” seharusnya menjadi evaluasi serius bagi pemerintah daerah, terutama kepala daerah sebagai pengambil kebijakan tertinggi.
Pernyataan Budianto Plh Sekda Pangkalpinang terkait ruang kas daerah yang hanya tersisa sekitar Rp6 hingga Rp10 miliar pada APBD Perubahan 2026 menunjukkan kondisi keuangan daerah sedang tidak baik-baik saja. Bahkan pemerintah mulai membahas penjualan lebih dari 100 rumah dinas guru demi menutup kebutuhan anggaran.
Pertanyaannya, apakah solusi pemerintah hari ini hanya menjual aset dan memangkas perjalanan dinas?
Data APBD Pangkalpinang 2026 menunjukkan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Dari total pendapatan daerah sebesar Rp806,85 miliar, sekitar Rp506,71 miliar atau 63 persen berasal dari dana transfer pusat. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar Rp250,70 miliar atau 31 persen.
Di sisi lain, belanja pegawai justru mencapai Rp452,04 miliar atau sekitar 53 persen dari total belanja daerah sebesar Rp849,05 miliar.
Artinya, ruang fiskal pemerintah daerah untuk pembangunan, inovasi, dan program strategis menjadi sangat terbatas.
Publik tentu memahami bahwa banyak daerah terdampak efisiensi anggaran pusat. Namun persoalannya, jangan sampai kondisi ini terus dijadikan alasan tanpa diiringi upaya serius menciptakan sumber pendapatan baru.
Daerah yang kuat bukan daerah yang terus bergantung pada pusat, melainkan daerah yang mampu membangun kemandirian fiskal melalui inovasi, investasi, penguatan sektor jasa, UMKM, ekonomi kreatif, hingga optimalisasi aset daerah.
Sebagai kepala daerah yang menyandang gelar profesor, masyarakat tentu berharap lahir terobosan dan gagasan besar, bukan sekadar pengelolaan administrasi rutin.
Sayangnya, hingga hari ini publik lebih sering mendengar keluhan soal kas daerah menipis, PAD tidak tercapai, hingga rencana penjualan aset. Kesan yang muncul, pemerintah sedang sibuk bertahan, bukan mencari jalan keluar.
Kondisi ini juga membuat masyarakat mulai mempertanyakan realisasi berbagai janji politik yang sebelumnya disampaikan kepada publik. Program seragam sekolah gratis, bantuan modal usaha Rp5 juta per kepala keluarga, hingga janji sosial lainnya kini terasa semakin sulit diwujudkan di tengah kondisi fiskal yang kritis.
Sebab faktanya, untuk memenuhi kebutuhan rutin saja pemerintah mulai kesulitan.
Situasi ini harus menjadi momentum evaluasi besar. Masyarakat memilih pemimpin bukan hanya untuk menjelaskan masalah, tetapi menghadirkan solusi.
Karena jika pemerintah daerah terus bergantung pada dana pusat tanpa dibarengi inovasi peningkatan PAD, maka setiap kali pusat melakukan efisiensi, daerah akan selalu berada di ambang krisis.
Sudah saatnya Pemkot Pangkalpinang berhenti sekadar bertahan dan mulai membangun kekuatan ekonomi daerah secara mandiri.
Sebab jika tidak, yang perlahan habis bukan hanya aset daerah, tetapi juga kepercayaan publik.
_____________________
Catatan Redaksi:
Isi narasi opini ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan atas penyajian artikel ini, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita sanggahan/koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Sanggahan dapat dikirimkan melalui email atau nomor whatsapp Redaksi sebagaimana yang tertera pada box Redaksi.
Komentar