PANGKALPINANG | titahnusa.com – DINAMIKA persoalan pertimahan di Bangka Belitung kembali mendapat sorotan. Forum Bangka Belitung Menggugat (BBM) tampil memberikan sikap resmi melalui audiensi dengan manajemen PT Timah Tbk, Jum’at (3/10/2025).
Kehadiran Forum BBM tidak sekadar ajang silaturahmi, melainkan momentum penting untuk menyampaikan rekomendasi strategis terkait tata kelola pertimahan yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan.
Ketua Forum BBM, Hangga Oftafandany, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat Bangka Belitung sekaligus komitmen menjaga kedaulatan bangsa.
“Kami memandang perlu untuk menyampaikan rekomendasi ini kepada Direktur Utama PT Timah agar dapat menjadi perhatian dan diteruskan ke pemerintah pusat. Tata kelola pertimahan harus adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat serta negara,” ujar Hangga.
Senada dengan itu, Dewan Penasehat Forum BBM, Tanwin, menambahkan bahwa keberadaan forum ini tidak lain adalah untuk memperjuangkan kepentingan bangsa.
“Sesuai amanah Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 bahwa kekayaan Sumber Daya Alam dipergunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia,”ujar Tanwin.
Menurutnya, pemanfaatan sumber daya alam di Babel hanya akan memiliki makna jika benar-benar memberikan kesejahteraan nyata bagi masyarakat.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh dinamika, Forum BBM menyampaikan enam poin rekomendasi.
Pertama, mendesak pemerintah menutup seluruh jalur penyelundupan timah yang selama ini merugikan negara. Forum BBM menegaskan pengelolaan timah tetap harus berada di bawah kendali negara melalui PT Timah sebagai BUMN strategis.
Kedua, forum meminta adanya langkah hukum tegas berupa pemidanaan dan penyitaan terhadap pihak yang terbukti menjarah Izin Usaha Pertambangan (IUP). Tanpa penegakan hukum yang konsisten, posisi PT Timah akan terus dilemahkan oleh praktik ilegal.
Ketiga, Forum BBM menolak segala bentuk negosiasi harga dengan penyelundup maupun penjarah timah. Menurut mereka, kompromi harga hanya akan melanggengkan praktik mafia tambang dan melemahkan wibawa hukum.
Keempat, Forum BBM mengingatkan bahwa negara tidak boleh kalah dari mafia tambang. “Mafia tambang sudah lama bercokol dengan modal dan jaringan kuat. PT Timah dan pemerintah harus hadir dengan kewibawaan penuh,” tegas Tanwin.
Poin kelima, forum menolak pasokan bijih timah ke perusahaan hilirisasi di Batam. Mereka menilai kebijakan ini hanya menjadikan Babel sekadar pemasok bahan mentah, tanpa memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat setempat. Forum BBM menuntut PT Timah mengutamakan hilirisasi di Babel demi menciptakan lapangan kerja dan mendorong ekonomi daerah.
Terakhir, Forum BBM menekankan perlunya transparansi dalam pengelolaan dana CSR PT Timah. Program CSR harus menyentuh langsung masyarakat dengan data alokasi dan penerima yang jelas, serta fokus pada pemberdayaan ekonomi lokal, penguatan masyarakat, dan perbaikan lingkungan.
Audiensi Forum BBM kali ini dihadiri Ketua Hangga Oftafandany, Dewan Penasehat Tanwin, Wakil Ketua Teja, Purnomo, Asdiana, Sekretaris Rikky Fermana, dan Koordinator Divisi Sandy. Mereka diterima langsung oleh jajaran manajemen sekretariat corporate PT Timah Tbk, yakni Reva, Haryoko, dan Nurino.
Diskusi berlangsung akrab namun serius. Berbagai pandangan kritis Forum BBM disambut dengan keterbukaan manajemen PT Timah. Suasana yang hangat membuat pertemuan terasa singkat, meski sesungguhnya membahas isu fundamental yang menentukan masa depan pertimahan Bangka Belitung.
Forum BBM menegaskan, rekomendasi ini bukan sekadar kritik, melainkan dorongan agar tata kelola pertimahan dapat memberikan keadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta menjadikan Babel sebagai tuan rumah yang berdaulat atas sumber daya alamnya sendiri. (Sumber: KBO Babel)
Komentar