Ketika Rakyat Dibilang Salah, Pemerintah Daerah Sibuk Cuci Tangan

- Redaksi

Selasa, 7 Oktober 2025 - 20:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gas air mata mungkin hilang di udara, tapi debu kepentingan masih menempel di wajah kita.

Oleh: Muhamad Zen

Setelah kerusuhan di halaman PT Timah Tbk, banyak versi kebenaran bertebaran seperti serpihan kaca di aspal. Ada yang menuding aparat sebagai pemicu karena menembakkan gas air mata, ada pula yang menegaskan bahwa gas itu keluar justru setelah massa melempari batu, botol, dan kayu. Dua versi yang sama-sama berteriak paling benar sementara fakta sering terjepit di antara suara yang paling keras.

Di negeri yang katanya damai ini, setiap kali rakyat berteriak, selalu ada dua versi kebenaran: versi yang katanya “dari lapangan” dan versi yang katanya “dari kamera”. Sayangnya, keduanya sering sama-sama merasa paling benar.

Saya yang ada di lapangan melihat dari awal hingga akhir hanya bisa geleng-geleng kepala. Massa datang dengan niat menyuarakan nasib, tapi entah siapa yang mulai, pagar pun roboh, botol melayang, batu bertebaran, dan udara mulai tak lagi bersahabat. Polisi masih bertahan, sampai batas kesabaran benar-benar diuji.
Lalu keluarlah water canon dan gas air mata dua sahabat lama yang selalu datang ketika logika mulai kalah oleh emosi.

Tapi, mari kita jujur: apakah semuanya murni karena reaksi spontan aparat?
Atau karena ada yang lebih dulu menabur bensin di tumpukan jerami?

Ucapan “IKT siap pasang badan menghadapi demonstran jika rusuh” misalnya, ah, bukankah itu juga semacam korek api di tengah bensin rakyat yang sudah mendidih?
Belum lagi unggahan seorang wakil rakyat di media sosial yang mengajak “Menepalkan PT Timah”.
Lucunya, di negeri ini, yang bicara keras justru sering duduk di kursi empuk.

Dan di tengah hiruk-pikuk itu, mari kita bertanya lebih jauh:
Apakah selama ini pemerintah daerah telah menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat? Faktanya, rakyat dibiarkan berjuang sendiri tanpa arah dan tanpa perlindungan, padahal kita semua tahu 50–60 persen sektor timah menopang hidup masyarakat Bangka Belitung. Pemerintah daerah dan para wakil rakyat tampak tak sungguh-sungguh memperjuangkan nasib rakyatnya.
Seharusnya, pemerintah hadir membimbing dan memberi perlindungan agar rakyat bisa bekerja dengan aman bukan dikejar-kejar aparat karena distempel “ilegal”.

Namun, lebih ironis lagi, wakil rakyat asal Babel di Senayan pun seolah ikut lenyap di balik kabut gas air mata.
Ketika rakyatnya marah, mereka sibuk berbicara pencitraan di media sosial.
Sekalipun datang, tak lebih dari upaya memperlihatkan wajah peduli bukan untuk menegakkan pembelaan politik yang seharusnya mereka bawa di parlemen.
Yang rakyat butuhkan bukan sekadar kunjungan singkat dan foto-foto heroik, tapi keberanian politik untuk memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada mereka.
Jika suara Babel di Senayan hanya gema yang tak bergaung, maka pertanyaannya sederhana: kini rakyat harus meletakkan harapan ke mana, ketika wakilnya sendiri tak bisa diandalkan?

Kalau dipikir lebih dalam, tindakan anarkisme yang pecah pada 6 Oktober lalu bukan hanya letupan emosi massa melainkan juga refleksi dari kegagalan para elite politik yang lalai membaca jeritan rakyatnya. Ketika ruang aspirasi buntu dan saluran kebijakan tersumbat kepentingan, maka suara rakyat akhirnya keluar bukan lewat mikrofon, melainkan lewat amarah.

Jika tidak ada aksi 6 Oktober kemarin, apakah akan ada keputusan yang menguntungkan masyarakat penambang?
Kalau mau menyalahkan, salahkan saja kepiting bakau, sebab menjepit atau tidak, ia tetap diikat.

Sungguh ironis, ketika rakyat dipersalahkan karena marah, sementara kebijakan yang menindih hidup mereka justru dibiarkan menumpuk tanpa solusi. Mungkin memang ada sebagian yang hanya ikut-ikutan, biar kelihatan “keren” seperti di televisi meniru gaya massa yang menjarah rumah pejabat di Jakarta, padahal mereka sama-sama buta hukum. Tapi bukankah tugas pemimpin justru memastikan rakyatnya tidak buta arah dan buta harapan?

Maka sebelum kita mencari siapa yang salah, sebaiknya kita bertanya lebih dulu:
apakah kebijakan PT Timah hari ini sudah berpihak pada rakyat? Tak perlu dijawab dengan mikrofon atau pernyataan resmi. Cukup tanyakan saja pada rumput yang bergoyang, karena kadang, hanya rumput yang tahu kebenaran, sementara manusia sibuk menuduh satu sama lain.

 


Tentang Penulis:

Muhamad Zen adalah jurnalis dan pemerhati sosial-politik Bangka Belitung.
Menulis opini sebagai cermin refleksi, bukan sebagai alat tuding.
Baginya, kebenaran sejati sering kali berbisik pelan hanya terdengar oleh mereka yang mau mendengar.

 

_____________________

Catatan Redaksi:

Isi narasi opini ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan atas penyajian artikel ini, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita sanggahan/koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Sanggahan dapat dikirimkan melalui email atau nomor whatsapp Redaksi sebagaimana yang tertera pada box Redaksi.

Berita Terkait

PENOLAKAN HGU PT GML MENGUAT
BMPBB: GAGALKAN PENYELUNDUPAN 15 TON TIMAH ILEGAL, DESAK APARAT KEJAR BANDAR DAN JEBOL JARINGAN LAMA DI PANGKALBALAM
Nuklir dan Hidrogen Siap Menopang Ketahanan Energi Nasional
Dudung Tegaskan APH Tak Boleh Hambat Ekspor Jika Aturan LTJ Belum Jelas, KSP Benahi Tata Kelola Mineral Kritis
Kesaksian Neli: Dugaan Emas Tak Sesuai Kadar hingga Proses yang Kini Diselidiki Polda Babel
Resmi! PLTN Masuk RUPTL Nasional, Indonesia Bersiap Menyambut Era Energi Nuklir
Dirut BUMD Babel Resmi Adukan Delapan Pimpinan Redaksi Jejaring Media Radak.Com ke Dewan Pers, Persoalan Pemberitaan Tin Slag Jadi Sorotan
Cegah Sengketa Informasi Publik, KI Babel dan BPOM Pangkalpinang Perkuat Sinergi Tata Kelola Informasi

Berita Terkait

Jumat, 31 Juli 2026 - 08:45 WIB

PENOLAKAN HGU PT GML MENGUAT

Kamis, 30 Juli 2026 - 18:47 WIB

BMPBB: GAGALKAN PENYELUNDUPAN 15 TON TIMAH ILEGAL, DESAK APARAT KEJAR BANDAR DAN JEBOL JARINGAN LAMA DI PANGKALBALAM

Kamis, 30 Juli 2026 - 13:23 WIB

Nuklir dan Hidrogen Siap Menopang Ketahanan Energi Nasional

Selasa, 28 Juli 2026 - 10:04 WIB

Dudung Tegaskan APH Tak Boleh Hambat Ekspor Jika Aturan LTJ Belum Jelas, KSP Benahi Tata Kelola Mineral Kritis

Minggu, 26 Juli 2026 - 09:53 WIB

Kesaksian Neli: Dugaan Emas Tak Sesuai Kadar hingga Proses yang Kini Diselidiki Polda Babel

Berita Terbaru

Bangka Belitung

PENOLAKAN HGU PT GML MENGUAT

Jumat, 31 Jul 2026 - 08:45 WIB

Jakarta

Nuklir dan Hidrogen Siap Menopang Ketahanan Energi Nasional

Kamis, 30 Jul 2026 - 13:23 WIB