Refleksi Awal Pemerintahan Baru Kota Pangkalpinang
Oleh: Muhamad Zen
Jurnalis dan Pemerhati Kebijakan Publik Bangka Belitung
Alumni Universitas Gunung Maras, Jurusan Hukum Perkeliruan
“Baru seminggu menjabat, profesor pertama yang jadi Wali Kota Pangkalpinang langsung mengajak rakyat mengencangkan ikat pinggang, tapi bukan itu yang dijanjikan saat kampanye.”
SETELAH dilantik, Profesor Udin mengajak warga dan ASN untuk mengencangkan ikat pinggang karena dana transfer pusat dipangkas. Sebuah ajakan yang logis di atas kertas, tapi terasa getir di meja makan pegawai. Opini ini mencoba melihatnya dari ketinggian Gunung Maras, tempat di mana semua persoalan kota tampak lucu tapi nyata.
Kota Pangkalpinang kini punya wali kota baru, seorang Profesor. Gelar akademik tertinggi yang biasanya bergaung di kampus, kini resmi duduk di kursi pemerintahan. Warga pun berharap banyak: kalau profesor sudah turun gunung, pastilah persoalan kota bisa diselesaikan dengan logika dan ilmu pengetahuan.
Namun, belum seminggu setelah dilantik, ujian pertama datang. Dana transfer pusat dipangkas, APBD menipis, dan TTP ASN terancam berkurang. Maka keluarlah kalimat yang kini viral di warung kopi: “Mari kita mengencangkan ikat pinggang.”
Kalimat itu terdengar akademis sekaligus pahit. Sebab bagi sebagian warga, ikat pinggang itu sudah lama kencang bahkan hampir tak bisa dilonggarkan lagi.
Janji Politik dan Realitas Fiskal
Saat Pilkada Ulang, janji-janji politik tentu seperti gula dalam kopi: manis dan membangkitkan semangat. Tapi kini, setelah kursi empuk ditempati, kenyataan fiskal berbicara lain.
Sebagai profesor, tentu Pak Udin tahu, defisit anggaran tidak bisa disembuhkan dengan slogan moral, tapi dengan reformasi kebijakan. Daripada memotong TTP pegawai, ada langkah lain yang lebih logis dan strategis:
• Optimalkan aset daerah yang tidur agar jadi sumber PAD.
• Digitalisasi layanan publik agar hemat biaya.
• Potong pemborosan seremonial, bukan perut pegawai.
• Bangun kolaborasi dengan sektor swasta lokal secara transparan.
“Mengencangkan ikat pinggang itu mudah bagi yang masih punya perut, tapi sulit bagi mereka yang sejak lama sudah hidup dengan napas pas-pasan.”
Dari Kampus ke Kantor Wali Kota
Kini masyarakat menunggu gebrakan sang profesor. Apakah kebijakan kota nanti disusun seperti kurikulum, sistematis, terukur, dan berorientasi hasil atau justru seperti skripsi mahasiswa yang terburu-buru demi kelulusan politik?
Kita percaya, ilmu dan pengalaman akademik bisa jadi modal kuat untuk menata fiskal dan birokrasi. Namun rakyat juga ingin melihat janji-janji politik tidak ikut “dipangkas” bersamaan dengan dana transfer pusat.
Penutup: Dari Gunung ke Lapangan
Sebagai rakyat yang gemar mengamati tapi jarang diundang rapat, saya hanya berharap:
Profesor Udin tak sekadar mengajak warga mengencangkan ikat pinggang, tapi juga mengencangkan komitmen terhadap janji-janji kampanye.
Karena di mata publik, seorang profesor tak hanya diukur dari gelar akademiknya, tapi dari cara logikanya diterapkan dalam kebijakan nyata.
Dan seperti kata pepatah dari kampus fiktif saya, Universitas Gunung Maras:
“Dari puncak gunung, kusutnya persoalan tampak jelas. Tapi dari bawah, yang kelihatan cuma ikat pinggang yang makin kencang.”
Note:
Tulisan ini adalah pandangan Sarjana Hukum Perkeliruan Universitas Gunung Maras, yang melihat kusutnya permasalahan dari puncak gunung sehingga semuanya tampak jelas. Jika ada yang menilai tulisan ini terlalu nyeleneh, wajar saja karena lahir dari kampus yang tak diakui Dikti, tapi diakui logika publik.
_____________________
Catatan Redaksi:
Isi narasi opini ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan atas penyajian artikel ini, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita sanggahan/koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Sanggahan dapat dikirimkan melalui email atau nomor whatsapp Redaksi sebagaimana yang tertera pada box Redaksi.
