Penulis oleh: Prof (keliru) Muhamad Zen, Guru Besar Universitas Gunung Maras
Caption satir & pertanyaan untuk pembaca
Apa tanggapan Anda terhadap spanduk resmi Pemerintah Kota Pangkalpinang ini?
Sebuah spanduk acara resmi pemerintah, yang seharusnya menampilkan pejabat sesuai aturan protokoler negara, tiba-tiba berubah menjadi poster keluarga besar penguasa.
Foto Walikota berdampingan dengan istrinya, seolah beliau adalah “Wakil Walikota versi domestik”.
Foto Wakil Walikota tergeser posisinya, seperti tokoh figuran dalam drama keluarga.
Kepala Dinas pun membawa istri ikut tampil, lengkap seperti bonus paket beli satu gratis satu.
Jadi pertanyaannya, pembaca yang budiman:
Apakah ini Pemerintah Kota Pangkalpinang sedang menggelar kegiatan resmi negara…
atau launching sinetron bertajuk “Keluarga Dalam Lingkar Kekuasaan”?
Apakah wajar istri pejabat tampil berdampingan dalam spanduk resmi?
Apakah pantas struktur protokoler negara dikalahkan oleh struktur rumah tangga?
Atau… apakah ini sekadar gaya baru birokrasi: nepotisme visual bersponsor APBD?
Silakan pembaca menilai sendiri:
Negara sedang bekerja, atau keluarga sedang tampil?
“Ah, akhirnya pemerintah kita menemukan inovasi baru: pemerintahan keluarga inti plus minus!”
Begitu kira-kira gumam salah satu warga sambil memandang spanduk tersebut.
Karena dalam acara resmi pemerintah, warganya tentu berharap melihat struktur kepemimpinan daerah: Walikota, Wakil Walikota, Kepala Dinas bukan plus-one mereka yang tidak memiliki mandat, jabatan, atau kewenangan publik.
Tapi spanduk itu punya logikanya sendiri.
Logika baru hasil kreativitas pejabat yang mungkin berpikir:
“Kalau rakyat harus tahu siapa pemimpinnya, ya wajar dong mereka juga harus tahu siapa pasangan pemimpinnya. Namanya juga transparansi keluarga.”
Namun rakyat membaca lain.
Rakyat melihat ini sebagai pertunjukan:
Ada Walikota → ada istri Walikota.
Ada Kadis → ada istri Kadis.
Ada pejabat → ada permaisuri.
Yang pejabat perempuan pun, entah bagaimana, mungkin nanti akan dipasangkan fotonya dengan suaminya juga demi “keserasian visual”.
Semuanya rapi, simetris… kecuali soal aturan protokoler, etika pemerintahan, dan akal sehat, yang tampaknya sengaja dikesampingkan agar foto-foto itu tetap kompak seperti keluarga sinetron.
Padahal publik paham, dan aturan pun jelas:
istri pejabat bukan pejabat, kecuali dalam kegiatan PKK atau kegiatan khusus lain yang memang mengundang peran mereka.
Bukan dalam acara resmi pemerintah bernuansa kedinasan.
Tapi siapa peduli?
Yang penting panggungnya ramai.
Yang penting terlihat harmonis.
Yang penting semua dapat jatah tampil.
Publik? Ah, publik kan hanya penonton.
Dan akhirnya, seorang pembaca lain menutup komentarnya dengan kalimat yang paling satir namun paling jujur:
“Terima kasih, Pemerintah Kota Pangkalpinang. Baru kali ini kami melihat birokrasi dibangun dengan konsep Kementerian Dalam Rumah Tangga.”
Begitulah kira-kira pementasan spanduk hari ini. Sebuah karya seni instalasi keluarga pejabat dipampang di acara resmi pemerintah, dengan bangga, tanpa malu, tanpa ragu, dan tentu saja… tanpa dasar aturan yang mendukungnya.
_____________________
Catatan Redaksi:
Isi narasi opini ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan atas penyajian artikel ini, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita sanggahan/koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Sanggahan dapat dikirimkan melalui email atau nomor whatsapp Redaksi sebagaimana yang tertera pada box Redaksi.
Komentar