Oleh: Muhamad Zen
Wartawan dan Pemerhati Kebijakan Publik
SAYA sering mendengar bisik-bisik yang lama-lama berubah menjadi pertanyaan terbuka:
“Kenapa tulisan-tulisan Zen hampir selalu mengkritik kebijakan Walikota Pangkalpinang?”
Nada pertanyaannya macam-macam. Ada yang tulus penasaran, ada pula yang curiga, seolah kritik ini lahir dari dendam pribadi atau motif tersembunyi. Padahal jawabannya sangat sederhana, bahkan mungkin terdengar klise: karena saya mencintai kota ini.
Dalam pemahaman saya, cinta tidak selalu berbentuk pujian. Justru cinta yang dewasa adalah keberanian untuk mengingatkan ketika arah mulai terasa melenceng. Kota yang hanya dipenuhi sanjungan biasanya cepat kehilangan refleksi. Sebaliknya, kota yang masih diributkan oleh kritik, meski kadang bikin telinga panas, biasanya masih punya harapan.
Masalahnya, kritik sering terdengar tidak ramah di telinga kekuasaan, terutama ketika seseorang sudah merasa paripurna pengetahuannya. Pada titik itu, masukan dianggap gangguan, perbedaan pendapat dipersepsikan sebagai pembangkangan, dan suara warga terdengar kecil di hadapan meja kebijakan yang sudah terlanjur nyaman.
Dalam pengalaman saya, kepemimpinan Walikota Pangkalpinang saat ini, Prof. Udin, justru menunjukkan sikap yang relatif lebih tenang dalam menghadapi kritik dibandingkan pemimpin sebelumnya. Tidak selalu setuju itu wajar. Namun kritik tidak langsung disikapi secara reaktif, apalagi dipersonalisasi. Kritik dibiarkan hidup sebagai bagian dari dinamika kota: kadang pedas, kadang tak enak dibaca, tapi sah dan perlu.
Sikap ini berbeda dengan periode kepemimpinan sebelumnya, ketika kritik kerap dibalas dengan gaduh. Bukan adu argumen yang sehat, melainkan serangan balik yang ramai: dari pemberitaan tandingan, komentar agresif di grup WhatsApp, hingga barisan buzzer yang bekerja seolah kritik adalah dosa besar. Seakan-akan pemimpin tak boleh disentuh kritik, dan warga cukup tahu diri untuk bertepuk tangan saja.
Padahal, saya justru akan sangat senang jika tulisan-tulisan ini dibalas dengan counter narasi. Lawan opini dengan opini. Lawan argumen dengan data. Itu jauh lebih elegan dan mendidik. Biarkan publik menilai sendiri mana yang rasional, mana yang emosional. Hehehehe.
Salah satu kritik yang cukup keras saya sampaikan adalah soal pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sebesar 20 persen. Ada yang berkomentar santai, “Ah, biasa saja. Daerah lain juga dipotong, bahkan provinsi sekalipun. Ini kan kebijakan terpaksa.”
Saya tidak menyangkal itu. Dalam kondisi fiskal tertentu, pemotongan bisa saja menjadi pilihan terakhir. Tapi persoalannya bukan sekadar dipotong atau tidak dipotong. Pertanyaannya: apakah benar-benar tidak ada terobosan lain?
Banyak ASN di Pangkalpinang yang SK-nya sudah lama “disekolahkan” di bank untuk biaya kuliah anak, bangun rumah, atau cicilan kendaraan. Artinya, gaji pokok mereka praktis sudah habis sebelum menyentuh rekening. Setiap bulan, yang benar-benar menopang hidup adalah TPP. Gaji pokok? Sudahlah, itu tak perlu banyak dibahas.
Mari kita pakai contoh paling sederhana. Misalnya saya memberi jatah dapur untuk istri Rp 2 juta sebulan. Di tengah bulan uangnya habis. Lalu apa solusinya? Apakah saya harus memotong anggaran listrik dan air untuk menutup dapur? Atau justru istri yang mengatur ulang pengeluaran: mengurangi masakan yang terlalu banyak bumbu, tidak makan di luar, supaya anggaran dapur tetap cukup sampai akhir bulan?
Logika rumah tangga ini, rasanya cukup relevan untuk dibawa ke logika pemerintahan.
Pemkot Pangkalpinang sebenarnya masih punya banyak ruang efisiensi tanpa harus mengurangi hak ASN. Misalnya dengan mengurangi rapat-rapat yang biayanya tinggi tapi output-nya minim. Mengurangi perjalanan dinas yang tidak berdampak langsung pada kepentingan masyarakat. Atau solusi-solusi lain yang lebih kreatif dan manusiawi.
Bahkan lebih jauh, setiap OPD yang mengusulkan anggaran seharusnya diwajibkan mempresentasikan secara terbuka: seberapa efektif anggaran itu, apa dampaknya bagi masyarakat, dan berapa persen kontribusinya terhadap visi-misi kepala daerah. Di titik inilah ketegasan pemimpin diuji. Semua anggaran yang masuk ke OPD harus benar-benar dipastikan tepat sasaran, bukan sekadar habis terserap.
Contoh lain, ketika muncul rencana perubahan Peraturan Walikota tentang pemilihan RT/RW melalui panitia seleksi yang berpotensi menghilangkan peran masyarakat, saya mungkin termasuk warga Pangkalpinang yang paling berisik menolak. Bukan tanpa alasan. RT/RW adalah ruang demokrasi paling dekat dengan warga. Jika itu dijauhkan dari partisipasi, maka yang hilang bukan sekadar mekanisme, tapi rasa memiliki.
Begitu juga ajakan gotong royong dengan skema “nyumbang seribu rupiah” tak luput dari kritik saya. Niatnya baik, idenya mulia, tapi gotong royong tidak boleh menjadi jalan pintas untuk menutup kewajiban negara. Hehehehe.
Perlu dipahami, masyarakat Pangkalpinang sejatinya tahu siapa kepala daerah mereka. Tapi sebagian besar tidak ingin direpotkan dengan detail teknis persoalan pemerintahan. Yang mereka pegang sederhana: kepercayaan bahwa pemimpin yang mereka pilih mampu mengelola kota dan mensejahterakan warganya.
Untuk terpilih menjadi Walikota mungkin tidak terlalu sulit asal punya kendaraan politik, logistik, dan tim yang solid. Tapi untuk benar-benar menjadi Walikota, itulah pekerjaan beratnya. Apalagi Walikota hari ini melanjutkan arah kebijakan yang telah digariskan oleh pemimpin sebelumnya, bukan memulai dari nol.
Karena itu, kritik seharusnya tidak selalu dibaca sebagai perlawanan, melainkan sebagai tanda kepedulian. Pemimpin hari ini justru patut berbangga masih ada warganya yang cerewet, repot, dan menulis panjang-panjang meski tulisannya kadang tidak menyenangkan untuk dibaca.
Sebab kota yang warganya diam belum tentu puas. Bisa jadi mereka lelah. Atau lebih buruk lagi, sudah berhenti berharap.
Dan kritik, pada akhirnya, hanyalah alarm. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membangunkan. Dan jika suatu hari tulisan-tulisan ini berhenti muncul, mungkin bukan karena kota ini sudah sempurna. Bisa jadi karena yang peduli sudah memilih diam. Hehehehe 😄😄
_____________________
Catatan Redaksi:
Isi narasi opini ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan atas penyajian artikel ini, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita sanggahan/koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Sanggahan dapat dikirimkan melalui email atau nomor whatsapp Redaksi sebagaimana yang tertera pada box Redaksi.
