Oleh: Muhamad Zen
Wartawan dan Pemerhati Kebijakan Publik Bangka Belitung
Alumni Universitas Gunung Maras
TAHUN ajaran baru sudah dimulai. Di banyak rumah, para orang tua mulai sibuk menghitung kebutuhan sekolah anak. Ada yang menghitung harga seragam, sepatu, tas, buku tulis, sampai ongkos jajan yang kadang lebih besar dari uang makan bapaknya.
Di tengah kesibukan itu, masyarakat Pangkalpinang kembali teringat salah satu janji yang cukup populer saat Pilkada lalu. Janji tentang seragam sekolah gratis untuk pelajar SD dan SMP.
Bukan hanya seragam. Saat kampanye dulu, paketnya terdengar cukup lengkap. Ada seragam, sepatu, tas, bahkan alat tulis. Program yang tentu membuat banyak orang tua tersenyum waktu itu.
Sekarang pertanyaannya sederhana.
Apakah program tersebut bisa direalisasikan pada tahun 2026 ini?
Pertanyaan itu bukan bentuk kebencian kepada pemerintah. Bukan juga upaya menjatuhkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Ini hanya bentuk ingatan masyarakat yang masih berfungsi dengan baik.
Karena masyarakat Pangkalpinang sampai hari ini belum mengalami amnesia massal.
Jejak kampanye masih ada. Beritanya masih tersimpan. Videonya masih bisa dicari. Bahkan mungkin ada yang masih menyimpan tangkapan layarnya di handphone.
Namun di sisi lain, masyarakat juga memahami bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Bahkan beberapa waktu lalu publik sempat dikejutkan dengan wacana penjualan aset daerah berupa rumah guru. Ketika kabar itu muncul, tentu saja berbagai komentar bermunculan di warung kopi.
Ada yang bercanda, “Rumah guru saja mau dijual, apalagi mau bagi-bagi seragam.”
Kalimat itu memang terdengar lucu. Tapi di balik candaan biasanya ada kegelisahan masyarakat yang sedang mencari jawaban.
Tentu kita juga harus adil.
Prof. Udin dan Dessy Ayutrisna belum lama memimpin Pangkalpinang. Mereka tidak sedang memulai dari halaman pertama buku, melainkan melanjutkan cerita yang sebagian halamannya sudah penuh coretan persoalan lama.
Karena itu, kalau memang program seragam gratis belum bisa dilaksanakan sepenuhnya tahun ini, masyarakat kemungkinan besar masih bisa memahami.
Yang penting pemerintah jujur dan terbuka.
Kalau anggarannya belum cukup, sampaikan.
Kalau baru bisa dilakukan bertahap, sampaikan.
Kalau masih menunggu kondisi keuangan membaik, sampaikan juga.
Masyarakat tidak marah karena ada kesulitan. Masyarakat biasanya mulai kecewa ketika tidak mendapatkan penjelasan.
Seorang pemimpin tidak akan jatuh wibawanya hanya karena mengatakan keadaan yang sebenarnya. Justru masyarakat biasanya lebih menghargai pemimpin yang berani bicara apa adanya daripada yang terlalu sibuk meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja.
Kalau memang tahun ini belum memungkinkan, katakan kepada masyarakat.
Kalau perlu, minta maaf.
Tidak ada yang salah dengan itu.
Meminta maaf bukan tanda kalah. Meminta maaf adalah bentuk tanggung jawab kepada orang-orang yang dulu percaya dan memberikan suara.
Karena pada akhirnya masyarakat tidak menuntut pemimpinnya menjadi pesulap yang bisa mengubah semua keadaan dalam semalam.
Masyarakat hanya ingin melihat kesungguhan, kejujuran, dan kemauan untuk menepati janji.
Dan perlu diingat, warga Pangkalpinang sampai hari ini masih hafal apa yang pernah dijanjikan saat kampanye. Belum ada laporan resmi tentang wabah amnesia massal di kota ini.
Kalau ada yang mulai lupa, mudah-mudahan bukan orang yang dulu paling lantang menyampaikan janjinya.
Hehehehe…..
_____________________
Catatan Redaksi:
Isi narasi opini ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan atas penyajian artikel ini, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita sanggahan/koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Sanggahan dapat dikirimkan melalui email atau nomor whatsapp Redaksi sebagaimana yang tertera pada box Redaksi.
