Oleh: Muhamad Zen
PILKADA Ulang Kota Pangkalpinang 2025 baru akan digelar besok, Rabu 27 Agustus 2025. Namun, aroma busuk politik uang sudah lebih dulu menyergap ruang demokrasi kita. Ironisnya, kabar dugaan praktik money politic justru datang dari pasangan calon yang selama ini dielu-elukan sebagai “ulama” — sosok yang seharusnya menjaga marwah kejujuran, kini terseret isu amplop yang mempermalukan nurani demokrasi.
Kesaksian Ketua Partai Ummat Kota Pangkalpinang, Muhammad Ichsan Muttaqin, menjadi tamparan keras bagi publik. Ia mengaku ditawari dua amplop berisi Rp300 ribu dengan pesan jelas: memilih pasangan nomor urut 4, Basit–Dede. Bukti rekaman CCTV bahkan disiapkan, lengkap dengan saksi mata yang melihat langsung.
Apakah ini wajah politik kita hari ini? Dari mimbar yang semestinya menyeru keimanan, bergeser menjadi meja transaksi recehan?
Pertanyaan yang lebih mendasar: apakah hanya Basit–Dede yang bermain amplop? Atau jangan-jangan semua pasangan calon berlomba membeli suara rakyat, hanya berbeda metode dan nominal?
Di sinilah masyarakat Pangkalpinang harus jernih melihat. Dari empat paslon yang ada, apakah benar semuanya bersih dari praktik transaksional? Jangan sampai kita, rakyat, hanya dipandang sebagai komoditas, bukan pemegang kedaulatan.
Namun ada satu hal yang tidak bisa diabaikan: pasangan calon independen nomor urut satu, Eka Mulya Putra–Radmida Dawam. Sejak awal, dalam setiap orasi politiknya, mereka konsisten menyerukan penolakan terhadap politik uang. Mereka berdiri tanpa mesin partai, tanpa amplop tebal, hanya dengan keyakinan bahwa suara rakyat sejati tidak bisa dibeli.
Pilkada kali ini bukan sekadar ajang memilih wali kota. Ia adalah ujian harga diri warga Pangkalpinang. Apakah kita rela suara kita ditukar dengan dua lembar ratusan ribu? Atau kita memilih jalan yang lebih berat, tetapi bermartabat: menolak politik uang, dan memilih pemimpin dengan nurani bersih?
Demokrasi sejati tidak lahir dari amplop, melainkan dari komitmen. Dan hari ini, warga Pangkalpinang diberi kesempatan untuk menorehkan sejarah baru: membuktikan kepada Indonesia bahwa independen bisa menang, bahwa suara rakyat masih memiliki martabat.
Mari jadikan Pilkada Ulang 2025 bukan sekadar ritual lima tahunan, tetapi tonggak sejarah lahirnya kepemimpinan yang jujur, bersih, dan benar-benar berpihak pada rakyat.
———————–
Catatan Redaksi:
Isi narasi opini ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan atas penyajian artikel ini, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita sanggahan/koreksi kepada redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Sanggahan dapat dikirimkan melalui email atau nomor WhatsApp redaksi sebagaimana tertera pada box Redaksi.
Komentar