Opini oleh: Muhamad Zen
FENOMENA aneh di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seolah tak pernah kehabisan bahan lawakan.
Setelah sebelumnya publik dihebohkan dengan kepala dinas nonaktif yang masih menerima tunjangan jabatan, kini muncul babak baru: ASN yang bisa merangkap jabatan di dua dinas sekaligus, jadi bawahan di satu tempat, tapi atasan di tempat lain.
Lucu bukan?
Kalau ini sandiwara, pasti ratingnya tinggi.
Sayangnya, ini bukan sinetron, tapi realita birokrasi kita.
Fenomena seperti ini hanya bisa lahir dari sistem yang salah urus.
Dan kalau ditelusuri lebih dalam, jantung masalahnya ada di BKPSDMD Babel lembaga yang seharusnya jadi penjaga tertib administrasi ASN, tapi malah seperti mesin fotokopi rusak: bisa menggandakan kekeliruan tanpa sadar.
Inkonsistensi dan Lemahnya Mekanisme Disiplin
Salah satu penyebab utama carut-marut birokrasi di Babel adalah tidak adanya mekanisme disiplin dan harmonisasi antarbagian. Sebelum Gubernur mengeluarkan keputusan nonjob, seharusnya sudah ada masukan dari bidang disiplin BKPSDMD, Inspektorat, dan Biro Hukum, agar keputusan itu punya dasar hukum yang kuat bukan sekadar bisikan dari meja makan.
Seorang kepala OPD tentu bisa dinonjobkan bila terbukti melanggar disiplin, tapi publik juga berhak tahu, pelanggarannya apa? ringan, sedang, atau berat? Kalau tidak jelas, keputusan nonjob itu bisa saja terlihat bukan karena aturan, tapi karena alergi pribadi. Dan dari sinilah kepercayaan publik terhadap sistem birokrasi mulai luntur.
Penunjukan Plt Tanpa Indikator yang Jelas
Lebih ironis lagi, penunjukan pejabat pelaksana tugas (Plt) sering kali dilakukan tanpa mengikuti mekanisme Baperjakat yang dipimpin oleh Sekda. Ada kasus di mana Sekretaris Dinas menjadi Plt di dinas lain, padahal masih banyak Asisten dan Staf Ahli yang seharusnya bisa dipertimbangkan.
Pertanyaannya:
Apakah semua Asisten dan Staf Ahli sudah habis dijadikan Plt, atau memang Sekda kehabisan daftar nama dan akhirnya membuka undian berhadiah jabatan?
Seyogianya, Sekretaris hanya menjadi Pelaksana Harian (Plh), bukan Plt yang menjabat berbulan-bulan seperti kontrak sinetron yang tak pernah tamat.
Kalau semua jabatan Plt diisi berdasarkan “selera”, lalu di mana letak profesionalisme ASN?
Babel Kehilangan Arah Reformasi Birokrasi
Dengan kondisi seperti ini, jangan heran kalau Babel makin kehilangan arah.
Bagaimana mau berpikir menyejahterakan rakyat atau mengelola sumber daya alam dengan bijak, kalau urusan administrasi ASN saja masih saling tumpang tindih?
Di provinsi lain, reformasi birokrasi sudah mengarah ke kinerja dan transparansi.
Sementara di Babel, yang tampak justru pola kepemimpinan reaktif, penuh like dan dislike. Seolah jabatan bukan hasil kerja keras, tapi hasil dari “sinyal WhatsApp”. Babel seharusnya punya sistem, bukan selera pribadi.
Sindiran Lembut (Tapi Serius) untuk Gubernur Babel
Nah, di titik ini, kita perlu bicara jujur tapi santai. Jangan-jangan semua ini bukan salah Sekda, bukan salah BKPSDMD, bukan juga salah Inspektorat. Jangan-jangan mereka sudah menjalankan tugasnya sesuai SOP, hanya saja “arahan” di atas meja berbeda dengan aturan di atas kertas.
Mungkin Sekda sudah rapat, BKPSDMD sudah disiplin, Inspektorat sudah mengawasi tapi saat keputusan akhir diambil, tiba-tiba belok ke jalur “kebijakan pribadi”. Dan siapa yang punya jalur pribadi itu? Ya tentu, Pak Gubernur sendiri.
Hahaha… (tawa getir, bukan bahagia).
Kalau semua keputusan birokrasi masih tergantung pada satu orang,
buat apa ada Baperjakat, Inspektorat, atau BKPSDMD? Cukup buat grup WhatsApp saja: “Jabatan Langsung dari Grup.”
Semuanya Bermuara ke Gubernur
Pada akhirnya, semua jalan memang bermuara ke Gubernur. Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Gubernur Babel adalah nahkoda kapal ini, apakah ia mau membawa kapal birokrasi ini ke pelabuhan yang sehat, atau membiarkannya karam dalam gelombang kepentingan pribadi.
Jika Gubernur mematuhi aturan kepegawaian secara penuh, tak akan ada tumpang tindih jabatan, data tidak sinkron, atau pejabat rangkap peran.
Namun bila kebijakan diambil lebih karena “siapa yang dekat”, bukan “siapa yang pantas”, maka birokrasi hanya akan jadi panggung sandiwara yang diisi aktor lama dengan naskah baru yang tak pernah berubah.
Refleksi dari Hati
Penulis tidak bermaksud mencari siapa yang salah. Tulisan ini lahir dari rasa peduli dan cinta yang mendalam terhadap negeri ini, negeri kecil yang diperjuangkan dengan darah, keringat, air mata, dan tekad kuat agar bisa berdiri sejajar dengan provinsi lain. Bangka Belitung lahir dari semangat memisahkan diri dari Sumatera Selatan, bukan untuk menjadi provinsi yang lucu secara birokrasi, tapi untuk mempercepat pembangunan dan menyejahterakan masyarakatnya.
Sebagai pemerhati kebijakan publik, penulis mohon maaf bila kata-kata ini terasa tajam.
Sebab kritik ini bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengingatkan bahwa indikator kemajuan suatu daerah bukan diukur dari seberapa banyak jabatan dibagi-bagi, tetapi dari seberapa kuat pemerintahannya berdiri di atas aturan dan integritas.
Penulis hanya ingin melihat Bangka Belitung tumbuh sehat, tegak, dan bermartabat. Karena mencintai negeri ini kadang berarti berani menegur dengan kata, agar yang memimpin sadar: rakyat tidak butuh pertunjukan jabatan,
tapi kepemimpinan yang benar-benar bekerja untuk mereka.
Harapan Penulis
Akhirnya, penulis hanya bisa berharap
semoga suatu hari nanti, negeri ini benar-benar berubah. Semoga Bangka Belitung memiliki birokrasi yang kuat, bersih, dan berwibawa, yang menjadikan rakyat sebagai pusat kebijakan, bukan korban kebijakan.
Semoga para pemimpin yang datang kemudian, menjadikan kritik ini bukan sebagai serangan, tapi sebagai cermin untuk melihat di mana letak kesalahan, dan bagaimana memperbaikinya.
Karena cinta kepada tanah kelahiran bukan hanya soal memuji keindahan pantai dan timah, tetapi juga berani menjaga marwah pemerintahannya agar tetap berada di jalur kebenaran.
Jika suatu hari Babel bisa pulih, bisa berbenah, dan bisa berdiri sejajar dengan provinsi lain, maka perjuangan panjang pemisahan dari Sumatera Selatan dulu tidak akan sia-sia. Dan rakyat Bangka Belitung bisa berkata dengan bangga: “Ini rumah kami, dan pemerintahannya akhirnya waras.”
Tentang Penulis
Muhamad Zen, alumni Universitas Gunung Maras, Fakultas Ilmu Hukum Perkeliruan.
Pemerhati kebijakan publik dan putra daerah yang menulis demi perbaikan tata kelola pemerintahan di Bangka Belitung karena kadang, menertawakan kekeliruan adalah satu-satunya cara agar kita tidak ikut gila di tengah birokrasi yang lucu tapi menyedihkan.
_____________________
Catatan Redaksi:
Isi narasi opini ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan atas penyajian artikel ini, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita sanggahan/koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Sanggahan dapat dikirimkan melalui email atau nomor whatsapp Redaksi sebagaimana yang tertera pada box Redaksi.
Komentar