Oleh: Muhamad Zen
Wartawan dan Pemerhati Kebijakan Publik
Alumni Universitas Gunung Maras
BELAKANG ini saya sering membaca berbagai komentar, status media sosial, diskusi warung kopi, hingga pemberitaan media yang seolah-olah menyimpulkan bahwa seluruh persoalan daerah hari ini adalah kesalahan kepala daerah yang sedang menjabat.
Seolah-olah ketika kas daerah seret, jalan berlubang, investasi belum datang, ekonomi belum pulih, dan janji politik belum sepenuhnya terealisasi, maka semua panah harus diarahkan kepada satu orang.
Padahal kalau mau jujur, kondisi keuangan daerah yang sedang tidak baik-baik saja bukanlah persoalan yang lahir dalam semalam.
Kas daerah yang hari ini sesak napas bukan muncul sejak kemarin sore.
Sebagai orang yang pernah belajar di “Universitas Gunung Maras”, kampus kehidupan yang mengajarkan bahwa sebelum menyalahkan orang lain kita harus melihat akar persoalannya terlebih dahulu, saya memahami bahwa membangun daerah tidak sesederhana membalikkan telapak tangan.
Apalagi ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terbatas dan pemerintah daerah masih sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.
Ibarat seseorang yang ingin membangun rumah besar tetapi gajinya masih menunggu kiriman dari orang tua setiap bulan. Mau marah bagaimana? Mau membangun bagaimana? Kalau uang belanja saja masih pas-pasan.
Namun di sisi lain, saya juga memahami kegelisahan masyarakat.
Masyarakat berhak bertanya.
Masyarakat berhak mengkritik.
Masyarakat berhak menagih janji politik yang pernah disampaikan saat kampanye.
Karena itulah esensi demokrasi.
Yang menjadi persoalan adalah ketika kritik mulai bergeser menjadi kebencian.
Ketika setiap kebijakan dianggap salah sebelum dijelaskan.
Ketika setiap langkah dianggap keliru sebelum dilaksanakan.
Ketika sebagian orang lebih bersemangat mencari kesalahan dibandingkan mencari solusi.
Yang lebih menarik lagi, ada sebagian media yang begitu rajin mengoreksi setiap kebijakan kepala daerah hari ini. Tentu itu sah-sah saja karena fungsi media memang melakukan kontrol sosial.
Tetapi masyarakat juga memiliki ingatan.
Masyarakat tahu bahwa pada masa-masa sebelumnya, ketika persoalan yang jauh lebih besar terjadi, tidak semua pihak menunjukkan semangat pengawasan yang sama.
Dulu diam.
Sekarang berteriak.
Dulu santai.
Sekarang setiap hari membuat alarm.
Padahal prinsip yang sehat dalam demokrasi adalah konsisten, bukan situasional.
Kalau salah ya salah, siapa pun pemimpinnya.
Kalau benar ya benar, siapa pun yang melakukannya.
Kita tidak boleh menjadikan kritik sebagai alat balas dendam politik.
Karena ketika kritik kehilangan objektivitas, maka kritik kehilangan kehormatannya.
Saya percaya kepala daerah yang sedang memimpin saat ini tentu tidak ingin daerahnya gagal.
Tidak ada kepala daerah yang bangun pagi lalu berkata, “Hari ini saya ingin membuat rakyat susah.”
Yang ada justru sebaliknya. Mereka juga sedang mencari cara bagaimana menyehatkan fiskal daerah, meningkatkan PAD, menarik investasi, membuka lapangan kerja, dan mewujudkan janji politik yang pernah disampaikan kepada masyarakat.
Persoalannya, jalan menuju ke sana tidak selalu mulus.
Kadang harus menghadapi kenyataan bahwa pendapatan daerah lebih kecil daripada kebutuhan.
Kadang harus mengambil kebijakan yang tidak populer.
Kadang harus menerima kritik bahkan sebelum sempat menjelaskan.
Di sinilah kedewasaan publik diuji.
Kita boleh mengkritik.
Bahkan harus mengkritik jika memang ada yang keliru.
Tetapi kritik yang baik adalah kritik yang membawa jalan keluar.
Bukan sekadar membuat gaduh.
Sebagai alumni Universitas Gunung Maras, saya masih memegang satu pelajaran sederhana yang sering diajarkan kehidupan: “Kalau perahu bocor, yang dibutuhkan bukan orang yang paling keras berteriak, tetapi orang yang mau ikut menimba air.”
Daerah ini adalah perahu kita bersama.
Kepala daerah hanyalah nahkoda yang saat ini dipercaya memegang kemudi.
Mungkin sebagian dari kita tidak memilihnya.
Mungkin sebagian lagi pernah berbeda pandangan politik dengannya.
Tetapi setelah rakyat menentukan pilihan, maka ia adalah pemimpin yang sah.
Dan dalam keyakinan kita sebagai orang Melayu, apa yang terjadi tidak pernah lepas dari kehendak Allah SWT.
Karena itu, menghormati pemimpin tidak berarti berhenti mengkritik.
Sebaliknya, mengkritik pun tidak boleh membuat kita kehilangan rasa hormat.
Mari kita jaga agar kritik tetap menjadi vitamin bagi pemerintahan, bukan racun yang merusak akal sehat.
Karena pada akhirnya masyarakat tidak membutuhkan siapa yang paling pandai menyalahkan.
Masyarakat membutuhkan siapa yang paling banyak memberikan solusi.
Dan kalau hari ini kas daerah sedang kurus, jangan semua kesalahan dibebankan kepada kepala daerah.
Siapa tahu yang perlu diet bukan hanya APBD, tetapi juga ego politik kita masing-masing.
Komentar