Meritokrasi atau Misteriokrasi?

- Redaksi

Kamis, 25 Juni 2026 - 00:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: Muhamad Zen
Wartawan dan Pemerhati Kebijakan Publik
Pendiri Universitas Gunung Maras

 

Bisik-bisik di Balik Mutasi

BEBERAPA hari terakhir, suasana birokrasi di Kota Pangkalpinang tampak sedikit berbeda. Tidak ada demonstrasi besar-besaran. Tidak ada konferensi pers yang penuh emosi. Tidak ada pula surat terbuka yang beredar luas.

Namun, di balik ketenangan itu, terdengar sayup-sayup suara yang sulit diabaikan.

Bukan suara pengeras suara.

Bukan pula suara rapat resmi.

Melainkan suara bisik-bisik.

Bisik-bisik yang beredar dari satu meja ke meja lain. Dari satu ruangan ke ruangan berikutnya. Dari satu grup WhatsApp ke grup WhatsApp lainnya.

Topiknya hanya satu: mutasi jabatan.

Menurut teori birokrasi modern, mutasi merupakan instrumen organisasi yang sah dan diperlukan. Tujuannya mulia, yakni menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat sesuai kompetensi, pengalaman, dan kebutuhan organisasi.

Dalam bahasa akademik, konsep itu dikenal sebagai meritokrasi.

Namun berdasarkan hasil penelitian tidak resmi Fakultas Ilmu Politik Perkeliruan Universitas Gunung Maras, terkadang praktik di lapangan menghadirkan cabang ilmu baru yang belum tercantum dalam buku-buku administrasi negara.

Ilmu itu kami beri nama: Misteriokrasi.

Misteriokrasi adalah suatu keadaan ketika semua orang mengetahui hasil akhirnya, tetapi tidak seorang pun benar-benar memahami bagaimana prosesnya bisa sampai ke sana.

Konon formasi jabatan telah dibahas.

Konon pula telah disusun.

Konon sudah melewati berbagai tahapan administrasi.

Formasi yang Berubah di Tengah Jalan

Namun di tengah perjalanan, publik mendengar kabar bahwa ada formasi yang berubah arah.

Apakah benar?

Belum tentu.

Apakah salah?

Belum tentu juga.

Masalahnya bukan pada perubahan itu sendiri.

Masalahnya adalah ketika perubahan lebih cepat diketahui melalui bisik-bisik dibandingkan melalui penjelasan resmi.

Dalam kondisi seperti ini, rumor akhirnya bekerja lembur menggantikan fungsi informasi.

Yang lebih menarik, menurut hasil penelitian tidak resmi yang sama, sebenarnya cukup banyak ASN yang memiliki pendapat mengenai situasi yang sedang berkembang.

Hanya saja pendapat tersebut lebih sering disampaikan kepada teman dekat, secangkir kopi, atau grup WhatsApp daripada kepada publik.

Bukan karena tidak berani berpikir.

Melainkan karena mereka masih ingin tetap memiliki kursi untuk diduduki esok hari.

Keluhan itu terasa sampai ke ulu hati.

Protesnya pun nyata.

Namun suara tersebut berhenti di tenggorokan sebelum sempat menjadi kalimat.

Sebab ada keyakinan yang tumbuh di sebagian kalangan birokrasi bahwa tidak semua keberanian berujung penghargaan. Kadang-kadang keberanian justru berujung pada kesempatan untuk lebih sering melihat bangku kosong.

Akibatnya, yang terdengar bukan suara resmi.

Yang terdengar justru bisik-bisik panjang yang terus berkeliling tanpa tujuan.

Padahal sesungguhnya persoalan ini sangat sederhana.

Jika memang tidak ada masalah, jelaskan.

Jika memang ada perubahan, terangkan.

Jika memang ada pertimbangan baru, sampaikan kepada publik.

Karena dalam pemerintahan modern, transparansi bukan ancaman.

Transparansi adalah obat paling murah untuk membunuh rumor.

Publik tidak sedang menuntut semua rahasia dapur birokrasi dibuka.

Publik juga tidak sedang meminta semua keputusan harus menyenangkan semua pihak.

Yang diharapkan masyarakat hanyalah kepastian bahwa setiap keputusan diambil melalui mekanisme yang benar, dapat dipertanggungjawabkan, dan bebas dari kepentingan yang tidak semestinya.

Sebab pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar posisi jabatan.

Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan.

Ketika ASN mulai lebih percaya pada kabar yang beredar di lorong kantor daripada informasi resmi pemerintah, maka sesungguhnya yang perlu dievaluasi bukan ASN-nya.

Melainkan cara organisasi berkomunikasi dengan mereka.

Universitas Gunung Maras memahami bahwa mengelola pemerintahan bukanlah pekerjaan yang mudah.

Tidak semua orang akan puas.

Tidak semua kepentingan dapat terakomodasi.

Namun satu hal yang tidak boleh hilang adalah keterbukaan.

Karena di zaman sekarang, diam sering kali melahirkan lebih banyak spekulasi daripada penjelasan.

Dan sebagaimana diajarkan dalam mata kuliah wajib Fakultas Ilmu Perkeliruan Universitas Gunung Maras:

“Dalam birokrasi yang sehat, yang bergerak seharusnya roda organisasi. Bukan cerita yang berlari lebih cepat daripada informasi resmi.”

Berita Terkait

Kesadaran Hukum Anak SMA di Ruang Siber: Transformasi Pendidikan Kewarganegaraan di Era Digital
Ketika Keadilan Masih Berhenti di Pintu Gerbang Sekolah
MDP Jangan Menjadi Mesin Kriminalisasi Dokter (Opini)
Jembatan Emas Ditabrak, Setahun Berlalu Pemprov Babel Masih Menunggu Janji?
Hukum Progresif: Ketika Terlalu Sibuk Mengutip Pasal, Tujuan Hukum Justru Terlupakan (Opini)
Membaca Bayang-Bayang 1998: Saat Krisis Kepercayaan Dijadikan Senjata Politik
Ketika Fakta Hukum Tak Bisa Dipatahkan, Permohonan Maaf Pun Dipelintir Menjadi Kemenangan (Opini)
Kriminalisasi Dokter Ratna dan Ancaman Sistem On-Call di Indonesia

Berita Terkait

Minggu, 26 Juli 2026 - 22:12 WIB

Kesadaran Hukum Anak SMA di Ruang Siber: Transformasi Pendidikan Kewarganegaraan di Era Digital

Kamis, 25 Juni 2026 - 08:33 WIB

Ketika Keadilan Masih Berhenti di Pintu Gerbang Sekolah

Kamis, 25 Juni 2026 - 00:16 WIB

Meritokrasi atau Misteriokrasi?

Minggu, 21 Juni 2026 - 17:25 WIB

MDP Jangan Menjadi Mesin Kriminalisasi Dokter (Opini)

Kamis, 18 Juni 2026 - 22:40 WIB

Jembatan Emas Ditabrak, Setahun Berlalu Pemprov Babel Masih Menunggu Janji?

Berita Terbaru

Bangka Belitung

PENOLAKAN HGU PT GML MENGUAT

Jumat, 31 Jul 2026 - 08:45 WIB

Jakarta

Nuklir dan Hidrogen Siap Menopang Ketahanan Energi Nasional

Kamis, 30 Jul 2026 - 13:23 WIB